Pemerintah Indonesia memberikan kemudahan dan kebijakan untuk penanam modal asing yang akan menanamankan modal nya di Indonesia. Banyak kemudahan dan kebijakan pemerintah yang menguntungkan bagi penanam modal asing. Hal itu adanya Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016.

Hal itu diharapkan semakin menjadi daya tarik bagi penanam modal asing untuk investasi di Indonesia.

Jika dilihat di peraturan daftar investasi yang dikeluarkan pada tahun 2016 ini. Daftar Investasi 2016 ini terdapat beberapa perubahan pada bidang-bidang tertentu. Ada bidang yang saat ini bisa dimiliki oleh investor asing 100% yang awalnya dibatasi kepemilikan maksimal nya bahkan ada yang awalnya tertutup buat pemegang saham atau investor Asing.

Untuk detail bidang-bidang tersebut bisa di lihat di Peraturan Daftar Negative Investasi di Indonesia di SINI.

dni-perpres-44-2016

Mudah-mudahal informasi tersebut dapat bermanfaat bagi yang akan mendirikan PT PMA atau mengurus perijinan di BKPM.

Dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal di Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan peraturan baru berkaitan dengan penanaman modal. Peraturan baru tersebut yaitu PERATURAN PRESIDEN TENTANG DAFTAR BIDANG USAHA YANG TERTUTUP DAN BIDANG USAHA YANG TERBUKA DENGAN PERSYARATAN DI BIDANG PENANAMAN MODAL. PP No 39 Tahun 2014 tersebut diterbitkan tanggal 23 April 2014.

Dengan terbitnya PP no 39 Tahun 2014 tersebut maka PP no 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan dibidang Penanaman Modal, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Uraian lengkap bidang-bidang yang terbuka dan tertutup dengan persyaratan diuraikan dalam Lampiran PP no 39 Tahun 2014.

Berikut ini lengkap dari Perpres No 39 Tahun 2014 DNI BARU 2014 tersebut.

Sebagai badan usaha yang berbentuk perseroan terbatas (PT) maka tetap harus terikat dengan undang-undang tentang perseroan terbatas (PT). Namun demikian untuk PT PMA wajib mengikuti ketentuan undang-undang tentang Penanaman Modal dan peraturan pelaksananya, peraturan pelaksana diantaranya peraturan tentang negative list investment atau daftar yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam rangka penanaman modal asing. Selain itu juga harus mengikuti ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang in charge untuk PMA atau penanaman modal yaitu yang dikeluarkan oleh BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal).

Dalam rangka pengajuan aplikasi pendaftaran penanaman modal, BKPM telah merevisi peraturan yang bersifat teknis. Dalam tulisan ini kami akan menginformasi mengenai persyaratan pendirian PT PMA bagi para calon investor.

Berdasarkan Undang-Undang NomorĀ  25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota :

Permohonan ini diajukan untuk mendapatkan :

1. IZIN PRINSIP dalam rangka pendirian perusahaan baru / dalam rangka memulai usaha sebagai penanaman modal asing atau penanaman modal dalam negeri/ dalam rangka perpindahan lokasi proyek untuk penanaman modal dalam negeri, atau IZIN PRINSIP PERLUASAN PENANAMAN MODAL dalam rangka perluasan usaha,

2. Diajukan kepada Instansi Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Bidang Penanaman Modal (PTSP BKPM/PDPPM/PDKPM/PTSP KPBPB/PTSP KEK)

Persyaratan pendirian PT PMA atau data yang diperlukan dalam rangka pendaftaran PMA secara ringkas sebagai berikut :

1. investor dalam 1 PT PMA sekurang-kurangnya terdiri dari 2 investor dimana investor dapat berbentuk badan hukum maupun perseorangan. Untuk investor badan hukum melampirkan data perusahaan dan untuk perorangan melampirkan copy pasport atau KTP (Jika WNI).

2. informasi mengenai nama pt, alamat korespondensi di indonesia, no telephon, no fax.

3. Rencana bidang usaha yang akan di jalankan (mengikuti ketentuan daftar negative investasi).

4. informasi rencana permodalan, rencana investasi dan lokasi proyek

5. Informasi lainnya yang bersifat teknis berkaitan dengan bidang yang akan dijalankan oleh investor.